PALEMBANG, SL - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan kali kesebelas secara berturut-turut Pemprov Sumsel meraih predikat tertinggi dalam akuntabilitas keuangan negara tersebut, Rabu (04/06/25).
Momen bersejarah ini diumumkan dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Sumsel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (4/6/2025), dengan agenda utama penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Acara dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Sumsel, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran eksekutif Pemprov Sumsel.
Gubernur Sumsel Herman Deru, menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. “Alhamdulillah, opini WTP ke-11 ini adalah buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan legislatif. Ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan kita,”tegasnya.
Deru menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mendukung program strategis pembangunan, seperti:
1. Peningkatan infrastruktur
2. Pengembangan SDM unggul
3. Pelayanan publik berkualitas
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan sesuai rekomendasi BPK,” tambahnya.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, menyatakan kekagumannya atas konsistensi Sumsel. *”11 kali WTP berturut-turut adalah prestasi luar biasa. Ini menjadi benchmark bagi daerah lain dalam penerapan prinsip akuntabilitas,”* ujarnya.
Sarjono juga membeberkan proses pemeriksaan yang mencakup:
– Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi
– Analisis efektivitas penyerapan anggaran
– Verifikasi dokumen
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, mengapresiasi kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai WTP. “Ini membuktikan sinergi kita membuahkan hasil konkret untuk rakyat Sumsel
Sekda Sumsel, Edward Candra, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK guna mempertahankan opini WTP di tahun mendatang. “Kami akan memperkuat sistem pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keuangan,”paparnya.
Pencapaian ini semakin mengukuhkan Sumsel sebagai provinsi percontohan dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan semangat “Sumsel Maju untuk Semua”, Pemprov Sumsel bertekad menjadikan laporan keuangan yang akuntabel sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. (ADV/Mis)
Posting Komentar