LAHAT, SL — Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan merespons aspirasi masyarakat terkait kondisi lingkungan, Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, ST,M.Si memimpin langsung kegiatan peninjauan lapangan di kawasan Sungai Pait, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Senin (15/06/26).
Kegiatan turun ke lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik sungai yang dilaporkan mengalami kontaminasi, yang diduga kuat bersumber dari aktivitas operasional salah satu perusahaan tambang di wilayah tersebut, PT Pama Persada Nusantara.
Dalam peninjauan tersebut, Ketua DPRD Lahat didampingi langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Lahat, Eva Lili Susanti, beserta jajaran anggota komisi.
Guna memastikan peninjauan berjalan komprehensif dari sisi teknis dan regulasi,
Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Lahat, Siti Zaleha, ST.MT, serta perwakilan dari PT Bukit Asam (PTBA) juga turut hadir di lokasi.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal isu lingkungan di Kabupaten Lahat secara objektif dan prosedural. Pihak DPRD Lahat memfokuskan kunjungan ini sebagai langkah awal pengumpulan data dan fakta empiris di lapangan sebelum merumuskan langkah koordinasi berikutnya.
Mul, salah seorang warga terdampak limbah batu bara, dengan tegas meminta agar persoalan ini segera dicarikan jalan keluar yang tuntas. Ia mewakili warga berharap tuntutan mereka segera diakomodir, mulai dari pembangunan tembok penahan, penyediaan fasilitas air bersih, hingga penyelesaian ganti rugi atas lahan warga yang mengalami longsor akibat endapan (sedimen) batu bara.
"Kami sudah menderita kurang lebih 4 tahun akibat limbah batu bara yang mencemari Sungai Pait, jadi kami berharap pihak perusahaan jangan bertele - tele untuk menyelesaikan persoalan ini. karena ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan," tegas Mul
Sementara itu, Kades Gunung Kembang, Edi Suparno didampingi dodi, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Pemdes Gunung Kembang, menyampaikan harapannya kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan ini dapat dicarikan solusi terbaik demi menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan warga desa.
Hingga saat ini, jalannya peninjauan berlangsung kondusif. Pihak-pihak terkait, termasuk DPRD dan DLH, masih melakukan pendalaman materi serta mengumpulkan bukti-bukti teknis di lapangan untuk memastikan tindak lanjut yang diambil nantinya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Red)
Posting Komentar