LAHAT, SL- Di balik program bantuan dan paket sembako yang kerap ditebar perusahaan, tersimpan dampak kerusakan ekologis dan hak - hak masyakat kecil yang dirampas.
Perjuangan hidup Darmansyah, seorang petani asal Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, hingga kini masih terhimpit oleh sengketa lahan yang belum berujung terang di tengah operasional PT Bukit Asam (PTBA) dan mitra kerjanya, PT Pama Persada Nusantara.
Kondisi lahan produktif miliknya berpadu dengan kerusakan ekosistem Sungai Pait. Berdasarkan pemantauan di lapangan, aliran air yang dulunya dimanfaatkan warga kini dipenuhi endapan lumpur sisa aktivitas tambang.
Ironisnya, realisasi atas janji-janji perusahaan mulai dari pembangunan tembok penahan hingga penyediaan akses air bersih yang sebelumnya dijanjikan melalui program tanggung jawab sosial dinilai warga hanya janji diatas kertas.
Tekanan psikologis turut dirasakan Darmansyah di tengah proses mediasi di kepolisian yang diwarnai desakan agar Laporan Polisi (LP) dicabut. Di sisi lain, pihak kepolisian hingga kini menahan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2P) dengan alasan menunggu penyelesaian ganti rugi dari pihak perusahaan.
Di tengah kebuntuan tersebut, suara kekecewaan muncul dari masyarakat sekitar. "Kemanakah engkau, wahai wakil rakyat?" menjadi pertanyaan yang disuarakan warga Desa Gunung Kembang, tatkala kantor-kantor dewan dan para pemegang mandat di legislatif dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk memediasi penderitaan petani kecil yang terdampak langsung.
Sementara itu, menyikapi persoalan ini justru wakil rakyat berlomba - lomba mempercantik rumah - rumah dinasnya dengan anggaran fantastis.
"Apakah masih anggota DPRD Lahat memikirkan rakyatnya dan alam bumi Lahat, buktinya mereka hanya diam melihat sungai hancur oleh limbah batu bara dan masyarakat kecil berjuang sendiri untuk untuk mempertahankan hak - haknya dari cengkraman perusahaan," ungkapnya, Senin (07/09/26).
Sayangnya, pihak humas PTBA saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan resmi terkait persoalan ini. (Red)
Posting Komentar