LAHAT,SL - Proyek renovasi rumah dinas Wakil Ketua I dan II DPRD Kabupaten Lahat tengah menjadi sorotan publik. Di tengah semangat efisiensi anggaran dan himpitan ekonomi masyarakat, proyek yang menelan biaya fantastis nyaris menyentuh angka Rp3 miliar ini dinilai sangat kontras jika disandingkan dengan realisasi bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi warga kurang mampu.
Berdasarkan data yang dihimpun, Pemkab Lahat menggelontorkan dana sebesar Rp1.481.872.000 untuk rehab Rumdin Wakil Ketua I dan Rp1.486.365.985 untuk Rumdin Wakil Ketua II. Di sisi lain, Dinas PU Perkim Kabupaten Lahat mencatat masih ada ribuan warga yang bertahan di dalam rumah tak layak huni.
Plt Kepala Dinas PU Perkim Lahat, Beni Ramadona, mengungkapkan bahwa terdapat 5.050 unit RTLH di wilayahnya. Pada tahun ini, pemerintah berupaya mengintervensi melalui APBD dan APBN dengan membangun serta memperbaiki sekitar 2.250 unit rumah.
"Rinciannya, 250 unit bersumber dari APBD dan 2.000 unit dari APBN," ujar Beni. Kendati demikian, besaran bantuan untuk setiap unit rumah warga tersebut hanya dipatok Rp20 juta sebuah angka yang terpaut sangat jauh jika dibandingkan dengan gelontoran anggaran untuk renovasi rumah mewah para pimpinan dewan.
Sementara itu, Kadin PUPR Lahat, Ir.Jeffran Azsyapputra, ST menanggapi besarnya anggaran rehab rumdin pimpinan legislatif ini menyebutkan, adapun rehab rumdin wakil ketua 1 DPRD Lahat ini berupa peninggian plafon serta mengganti atap yang bocor.
"Namun untuk memastikannya nanti kita lihat RAB nya apa - apa saja item pengerjaannya, untuk lebih jelasnya silahkan hubungi PPTK nya," ucap Jeffran.
Menanggapi polemik ini, warga Kota Lahat, Helmi, menyuarakan kekecewaannya. Ia berharap proyek jumbo tersebut mendapat sorotan tajam, baik dari aparat penegak hukum maupun Tim Pengawas Independen yang baru saja dibentuk oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi.
"Kami sangat menyayangkan adanya proyek ini di tengah warga yang sedang kesulitan ekonomi. Kami berharap proyek ini diawasi ketat," kata Helmi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lahat yang juga anggota Tim Pengawas Independen, DR. H. Izromaita, M.Si., mengaku belum turun langsung ke lokasi proyek Rumdin pimpinan DPRD.
Ia memperkirakan fungsi pengawasan sementara waktu dijalankan oleh pihak Inspektorat dan konsultan teknis.
Di sisi lain, Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebelumnya telah membentuk Tim Pengawas Independen yang dibiayai dana Rp5,5 miliar.
Tim ini melibatkan sekitar 20 tenaga ahli senior di bidang sipil, arsitektur, dan konstruksi guna mengawal kualitas seluruh proyek pembangunan di Lahat sejak tahap tender hingga tuntas di lapangan tanpa intervensi.
Masyarakat kini menanti efektivitas tim pengawas independen tersebut untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar terkelola secara objektif, berkeadilan, dan tepat sasaran. (Red)
Posting Komentar