LAHAT, SL - Dugaan pelesiran rombongan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kabupaten Lahat ke Pantai Laguna, Kaur, Bengkulu Selatan, di tengah instruksi efisiensi anggaran pemerintah daerah, terus memicu tanda tanya publik. Sayangnya, alih-alih memberikan penjelasannya secara transparan, sejumlah pejabat jajaran Disdik Lahat justru kompak bungkam.
Upaya konfirmasi tertulis yang dilayangkan awak media melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Lahat serta pejabat terkait lainnya hingga kini tidak membuahkan jawaban resmi.
Satu-satunya tanggapan singkat hanya diperoleh dari Sekretaris Disdik Lahat, Dr. Baslini, M.Pd. Ia enggan membeberkan perihal agenda perjalanan tersebut dan melemparkan penjelasannya ke pihak pengawas internal.
"Maaf, tadi Pak Kadis sudah memberikan klarifikasi kepada pihak inspektorat," ujar Baslini singkat saat dikonfirmasi media.
Sikap tertutup ini justru memperkuat prasangka publik. Awak media kemudian mencoba mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan daftar pejabat yang terlibat dengan menghubungi Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat. Namun, hingga berita ini diturunkan, nomor telepon yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.
Bahkan ketika persoalan ini dikonfirmasikan ke tingkat puncak pimpinan birokrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, Ir. H. Izromaita, M.Si., memilih mengarahkan kembali awak media untuk menanyakan langsung ke pihak Disdik dengan alasan instansi teknis tersebut yang lebih mengetahui secara pasti.
Fenomena "pingpong" informasi dan aksi bungkam massal ini sontak menuai kritik keras dari masyarakat Kabupaten Lahat. Iksan, salah seorang warga setempat, menyayangkan minimnya transparansi pejabat publik terkait dugaan penggunaan fasilitas negara tersebut.
"Seharusnya para pejabat, khususnya di Dinas Pendidikan, memberi contoh yang baik dan transparan. Kalau memang perjalanan itu ada agenda kedinasan yang sah dan resmi, jelaskan saja secara terbuka ke publik. Kalau menghindar begini, kesannya justru ada yang ditutup-tutupi," tegas Iksan.
Potensi Pelanggaran dan Sanksi Hukum
Dugaan penggunaan fasilitas atau kendaraan dinas untuk agenda di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melanggar sejumlah regulasi ketat:
- Prinsip Operasional: Kendaraan dan fasilitas dinas wajib digunakan semata-mata untuk menunjang kedinasan pada hari kerja, serta dilarang keras dimanfaatkan untuk kepentingan personal, liburan keluarga, maupun pelesiran.
- Landasan Hukum: Mengacu pada Permen PAN-RB No. 9 Tahun 2022, PP No. 27/2014 jo. PP No. 28/2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD, serta PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS/ASN.
- Ancaman Sanksi: Pelanggaran atas ketentuan ini mengancam ASN dengan sanksi disiplin (mulai dari pemotongan Tukin hingga demosi jabatan), kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas operasional/BBM yang dipakai, bahkan berpotensi masuk ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) apabila terjadi manipulasi klaim anggaran negara.
Hingga rilis ini dipublikasikan, publik masih menunggu kepastian dari Inspektorat Lahat untuk membuka hasil klarifikasi Kadisdik secara terang-benderang. (Red)
Posting Komentar