LAHAT, SL - Suasana internal di Puskesmas Merapi II, Kabupaten Lahat, mendadak memanas. Hampir seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di fasilitas kesehatan tersebut melayangkan mosi tidak percaya terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Merapi II, Eka Agustina, SKM. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total hingga pergantian pimpinan.
Gelombang penolakan ini mencuat akibat keresahan para pegawai atas dugaan minimnya transparansi pengelolaan anggaran serta gaya kepemimpinan yang dinilai kurang humanis.
Salah seorang pegawai Puskesmas Merapi II, Nov (39), bersama rekan-rekan ASN lainnya mengungkapkan sejumlah isu krusial yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari Pemkab Lahat. Isu tersebut meliputi transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026, dana PNP, hingga dana kemitraan dengan pihak perusahaan.
Menurut Nov, pengelolaan anggaran tersebut harus dibuka secara terang benderang guna menjaga kondusivitas kerja dan menghindari prasangka di antara sesama pegawai.
“Bukan hanya pengelolaan dana BOK 2026 yang diindikasikan tak sesuai prosedur, tetapi juga dana PNP yang dikelola secara sepihak serta dana kerja sama perusahaan yang tidak transparan,” tegas Nov.
Tak hanya persoalan finansial, para pegawai juga menyoroti iklim kerja yang dinilai makin tidak kondusif akibat gaya kepemimpinan Kapus. Nov mendorong Pemkab Lahat agar bersikap objektif dan mau mendengar langsung aspirasi serta keluhan para staf di lapangan.
"Kepala puskesmas pernah menunjukkan sikap arogan dan bersikeras merasa dibekingi oleh pejabat tertentu di Lahat, sehingga merasa posisinya sulit untuk digeser," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Puskemas, Eka Agustina, SKM saat dikonfirmasi mengatakan jika dirinya terus berkoordinasi dengan seluruh pegawai Puskesmas.
"Kita terus berkoordinasi dengan seluruh pegawai Puskesmas," jawabnya singkat.(Red)
Posting Komentar