LAHAT,SL - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mengawal ketahanan energi nasional melalui pendekatan humanis. Langkah strategis ini diwujudkan lewat pengawalan transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat agar beralih dari jalur informal menuju koridor hukum yang sah, aman, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut tampak nyata tatkala Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menghadiri Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Rabu (29/7).
Inisiatif ini menjadi turunan langsung dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi tersebut membuka ruang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja demi mendongkrak produksi migas nasional, sekaligus menata aktivitas penambangan rakyat supaya tidak lagi terjebak dalam lingkaran praktik illegal drilling.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol. (Purn.) Rudi Sufahriadi, jajaran SKK Migas, PT Pertamina EP, Dandim 0405 Lahat, Kapolres Lahat Kajari Lahat, Ketua DPRD Lahat, Wabup Lahat serta para kepala daerah dari kabupaten penghasil migas seperti Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.
Melalui program ini, ribuan titik sumur minyak masyarakat diverifikasi untuk kemudian diintegrasikan ke dalam pengelolaan resmi di bawah naungan koperasi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan keselamatan kerja, melainkan juga perlindungan lingkungan hidup yang kerap terancam oleh penambangan tanpa izin.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Sumsel yang mengambil peran aktif mendampingi masyarakat.
"Kami mengapresiasi Kapolda Sumatera Selatan yang terus berupaya membantu masyarakat agar memiliki standar keamanan dalam pengelolaan sumur minyak. Polri hadir mengawasi agar kita terbebas dari praktik illegal drilling," ujar Herman Deru.
Ia menambahkan, tatkala para penambang bekerja sesuai koridor legal dan menyetorkan hasilnya kepada Pertamina, mereka sejatinya telah menjelma menjadi pahlawan devisa negara yang turut menekan angka impor minyak nasional.
Senada dengan gubernur, Bupati Lahat Bursah Zarnubi mendesak agar proses legalisasi di daerahnya dapat segera tuntas demi menghindari potensi penyimpangan lanjutan di akar rumput.
"Kabupaten Lahat tinggal menunggu izinnya secepatnya. Kalau terlalu lama, kita khawatir ada yang kembali mengebor secara ilegal. Terima kasih kepada seluruh unsur Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan yang telah mengawal proses ini," tutur Bursah.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Korps Bhayangkara tidak semata-mata mengandalkan pendekatan represif dalam penegakan hukum sektor migas.
"Kehadiran Bapak Kapolda Sumsel merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan energi nasional. Kami mengedukasi masyarakat agar beralih menuju pengelolaan yang legal dan aman," ungkap Nandang.
Menurutnya, tata kelola yang baik akan melindungi keselamatan warga, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor energi.
Rangkaian acara yang diikuti oleh 447 peserta meliputi unsur TNI, Polri, Satpol PP, kepala desa, koperasi, hingga perwakilan penambang berlangsung khidmat.
Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Implementasi Permen ESDM No. 14/2025 serta penekanan sirene sebagai simbol babak baru tata kelola migas rakyat di Bumi Sriwijaya.
Ke depan, sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, SKK Migas, Pertamina, dan masyarakat diharapkan mampu memastikan kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab demi kemakmuran bersama dan kedaulatan energi Indonesia.(Red)
Posting Komentar