LAHAT,SL – Pemerintah Kabupaten Lahat resmi memberlakukan Perda Nomor 4 Tahun 2026 untuk menjawab keluhan susahnya warga mendapatkan pekerjaan di sektor pertambangan.
Melalui aturan ini, perusahaan swasta diwajibkan menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal dan memangkas dominasi "sistem ring" maupun rekomendasi kepala desa yang selama ini kerap menyisihkan warga di luar wilayah operasional.
Kepala Disnakertrans Lahat, Mustofa Nelson, menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan merata bagi seluruh putra-putri daerah, dengan masa transisi satu tahun bagi perusahaan untuk menyesuaikan pekerja lama sementara perekrutan baru wajib langsung memprioritaskan warga lokal.
Aturan ini tidak mengikat BUMN dan tetap mensyaratkan kualifikasi, sehingga Disnakertrans menggenjot pelatihan keahlian di BLK bekerja sama dengan PTBA dan PAMA. Implementasi di lapangan turut dikawal ketat oleh Pemkab, masukan evaluasi berkala dari Ketua Forum HRD Ahmad Roni.(Red)

Posting Komentar