LAHAT,SL - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Keputusan ini diambil setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lahat melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nomor: PRINT-1757/L.6.14/Fd.1/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026.
Kepala Kejari (Kajari) Lahat, Teuku Luftansya Adyaksa Putra, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Dicky Dwi Putra, S.H., M.H., mengatakan bahwa dalam tahap penyelidikan, tim penyidik telah memeriksa 15 orang dari pihak-pihak terkait, termasuk di antaranya Komisioner Bawaslu Lahat.
"Hasil dari pemeriksaan tersebut, telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," ungkapnya, Senin (16/11/2026).
Ia melanjutkan, sebagai tindak lanjut dalam upaya penegakan hukum, Kajari Lahat telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-2502/L.6.14/Fd.1/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Penyidikan ini bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
"Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Lahat akan melaksanakan serangkaian tindakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak setiap orang sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.(Red)

Posting Komentar