PALEMBANG,SL - Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si., memaparkan sejumlah persoalan strategis daerah di hadapan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan. Isu-isu krusial yang diangkat meliputi sektor ketenagakerjaan, pertambangan, lingkungan hidup, hak plasma, hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Pertemuan tersebut berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026).
Dalam paparannya, Sekda Lahat secara khusus menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut dinilai membatasi ruang gerak dan kewenangan pemerintah kabupaten dalam merespons serta menyelesaikan berbagai persoalan riil di lapangan.
Akibat pembagian kewenangan yang ada, banyak aduan dan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Sebab, kewenangan penanganan sebagian besar berada di tangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Pemerintah kabupaten pada akhirnya hanya sebatas melakukan koordinasi dan meneruskan berbagai persoalan kepada instansi berwenang di tingkat yang lebih tinggi. Padahal, masyarakat secara psikologis menaruh harapan besar kepada pemda sebagai instansi yang paling dekat dengan keseharian mereka," ujar Izromaita menanggapi berbagai kendala tersebut.
Pemerintah Kabupaten Lahat, menyampaikan harapan agar daerah dapat dilibatkan secara aktif dalam proses revisi atau evaluasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait penataan ulang pembagian kewenangan berjenjang.
Pelibatan tersebut dinilai esensial untuk melahirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal, memperkuat sinergi antar-tingkatan pemerintahan, serta memastikan penanganan masalah kemasyarakatan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkeadilan bagi kepastian hukum di daerah.(Lex)
Posting Komentar