LAHAT, SL – Dugaan praktik lancung menerpa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat terkait hak dasar petugas lapangan yang tak kunjung cair. Sejumlah personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Lahat mengeluhkan uang makan mereka yang diduga kuat dikorupsi secara berjamaah oleh oknum pejabat internal. Tak tanggung-tanggung, hak mereka disinyalir sengaja ditahan sejak September 2025 hingga April 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sekitar 11 personel TRC yang hingga kini gigit jari. Padahal, peran mereka sangat krusial sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Bumi Seganti Setungguan.
Rincian uang makan yang tak kunjung diterima bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp900.000 per orang setiap bulannya. Jika dikalkulasikan selama delapan bulan, total kerugian yang dialami para petugas mencapai jutaan rupiah per orang.
"Benar kak, kami ada 11 orang yang belum menerima hak kami. Terhitung dari September-Desember 2025, lanjut Januari-April 2026. Sampai sekarang uang itu tidak kami terima sama sekali, padahal itu murni hak kami," ungkap narasumber berinisial RK mewakili rekan-rekannya, Sabtu (2/5/2026).
Isu miring pun berembus di internal kantor BPBD Lahat. Beredar kabar bahwa uang makan belasan personel TRC ini sengaja dipangkas atau tidak dicairkan guna menutupi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas ketidakberesan anggaran di periode sebelumnya.
Kesenjangan pun terjadi di lapangan; sebagian personel TRC lainnya dikabarkan sudah menerima hak mereka sebelum pindah dinas, sementara 11 orang yang masih bertahan justru dipaksa gigit jari.
RK menambahkan bahwa uang tersebut sangat diharapkan untuk kebutuhan dapur dan keluarga, namun hingga kini realisasinya nihil.
Atas dugaan kezaliman ini, para personel TRC meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera turun tangan. Mereka mendesak agar dilakukan audit investigatif dan pemanggilan terhadap oknum bendahara serta pimpinan BPBD yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut.
Upaya konfirmasi telah dilakukan terhadap pihak terkait namun belum membuahkan hasil. Kepala BPBD Lahat, H. Ali Afandi, SE, MM, saat dihubungi melalui telepon dan pesan singkat WhatsApp tidak memberikan respons. Setali tiga uang, Bendahara BPBD Lahat juga tetap bungkam dan tidak membalas konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.(Red)
Posting Komentar