Kabar Mengejutkan ! Ratusan Desa di Lahat Terpaksa Revisi APBDes, Ada Apa?

LAHAT, SL - Angin segar yang seharusnya dinikmati ratusan desa di Kabupaten Lahat berubah menjadi kabar mengejutkan. Penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2025 secara mendadak berdampak pada Alokasi Dana Desa (ADD), memaksa 360 desa se-Kabupaten Lahat harus merevisi kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka.

​Tidak main-main, besaran penyesuaian yang terjadi cukup signifikan, berkisar antara Rp70 juta hingga Rp100 juta per desa. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah desa, terutama karena perubahan tersebut disampaikan menjelang akhir tahun anggaran.

​Kepala Desa Kaget, Program Kerja Terancam

​Kepala Desa Muara Tawi, Nilwan, mengaku terkejut saat menerima edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) perihal perubahan APBDes 2025. "Untuk Desa Muara Tawi, angkanya tidak sedikit. Ada pengurangan Rp71 juta dari ADD," ungkapnya pada Kamis (2/10/25).

​Nilwan menambahkan, persoalan Ini jelas berdampak pada program yang sudah direncanakan. Perubahan terjadi mulai Oktober, padahal lebih baik jika di awal tahun anggaran.

​Senada dengan Nilwan, Kades Bantunan, Yudi, mengungkapkan desanya mengalami pengurangan sebesar Rp79.982.500. "Dengan pengurangan ini, kami harus segera rapat dengan seluruh perangkat dan BPD untuk menjelaskan situasi dan dampaknya. Akan ada pos kegiatan yang terpaksa tidak bisa berjalan," jelas Yudi.

​Penyesuaian Anggaran Bukan Pemotongan

​Plt. Kepala DPMD Lahat, Solidin, membenarkan adanya edaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena TKD tahun 2025 mengalami penurunan dari pemerintah pusat. "Transfer dana dari pusat turun, sehingga dilakukan penyesuaian," ujarnya.

​Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat, M. Ghufron, memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa yang terjadi adalah penyesuaian, bukan pemotongan.

Ghufron menjelaskan, "ADD bersumber dari APBD Kabupaten Lahat. Karena TKD 2025 berkurang, maka APBD pun disesuaikan. Berbeda dengan Dana Desa (DD) yang langsung berasal dari Pemerintah Pusat." terangnya. (Red)