LAHAT, SL - Polemik dugaan pelesiran rombongan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kabupaten Lahat ke Pantai Laguna, Kaur, Bengkulu Selatan, di tengah instruksi efisiensi anggaran, kian menarik perhatian publik.
Setelah sempat bungkam, pihak Disdik akhirnya memberikan surat pernyataan klarifikasi resmi. Saat dikonfirmasi awak media, Kadisdik Lahat melalui Sekretaris Disdik, Kabid Pembinaan SD dan Kabid SMP membenarkan bahwa surat klarifikasi tersebut memang resmi dikeluarkan dan ditujukan untuk pihak media, Selasa (10/11/26).
Berdasarkan dokumen surat klarifikasi resmi bertanggal 10 November 2026, pihak Disdik Lahat memberikan penjelasan kronologis perjalanan tersebut.
Dalam surat itu disebutkan bahwa pimpinan dan jajaran Disdik Lahat awalnya menghadiri undangan kegiatan syukuran anak lulus TNI di Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Namun, pada bagian berikutnya secara terang-terangan diakui bahwa setelah menghadiri acara tersebut, rombongan melanjutkan agenda perjalanan menuju lokasi Pantai Laguna, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Pengakuan tertulis ini menuai kritik dari masyarakat. Aksanul, salah seorang warga Lahat, turut menyuarakan keprihatinannya atas fenomena tersebut.
Menurut Aksanul, menghadiri acara syukuran pribadi keluarga atau kelompok di luar instansi apakah masuk dalam agenda kedinasan dan menjadikan pembenaran terlebih lagi melanjutkan perjalanan dinas berwisata lintas provinsi di saat pemerintah daerah sedang menggalakkan efisiensi anggaran secara ketat.
Ia menegaskan bahwa regulasi mengenai aparatur negara sudah sangat jelas melarang dugaan penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan di luar tugas pokok dan fungsi.
Landasan aturan yang disinggung tersebut merujuk pada regulasi pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah serta aturan disiplin aparatur sipil negara.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, fasilitas dan sarana negara dilarang keras dimanfaatkan untuk kepentingan di luar agenda kedinasan.
Pelanggaran atas prinsip ini mengancam ASN dengan sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin, pemotongan Tunjangan Kinerja, hingga Tuntutan Ganti Rugi, bahkan potensi sanksi pidana ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun Hukum Pidana Umum apabila dalam praktiknya terbukti ada dugaan penyalahgunaan anggaran daerah (APBD/SPPD) atau BBM dinas.
Dokumen resmi yang diterima redaksi tersebut ditandatangani dan disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat.
Surat tersebut diketahui langsung oleh Kepala Dinas Niel Aldrin, SE., M.AP, serta disaksikan dan ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Dr. H. Baslini, M.Pd., M.Pd, Kabid Pembinaan PAUD-PNF H. Idham Kholik, S.Pd.I., MM, Kabid Pembinaan SD Arlan Darqomi, S.Pd.M.Pd, Kabid Pembinaan SMP Heriyanto, S.Pd., MM, Kabid Kebudayaan H. Febriansyah, M.Pd, dan Kabid Pembinaan Ketenagaan Jemi Darwin, S.Pd., M.Pd.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih akan terus memantau langkah lanjutan serta hasil pemeriksaan dari pihak Inspektorat Kabupaten Lahat terkait klarifikasi yang telah disampaikan oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. (Red)
Posting Komentar