LAHAT,SL - Sebuah warung kopi pinggir jalan Kota Lahat, asap kopi hitam yang mengepul beradu hangat dengan riuk-pikuk obrolan warga. Topik utamanya cuma satu, batalnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2026 yang bikin proyek-proyek lokal mendadak macet dan bonus para atlet Poprov yang batal dibayarkan.
Sambil menyantap pisang goreng hangat, beberapa warga terdampak tampak asyik geleng-geleng kepala meratapi nasib perputaran ekonomi yang makin loyo.
Dentingan sendok mengaduk kopi beradu dengan desah nafas pasrah saat mereka membahas dampak berantai dari keputusan anggaran tersebut.
"Coba bayangkan, proyek jalan sama fasilitas umum yang ditunggu-tunggu dari kemarin ujung-ujungnya malah gak jelas gara-gara ABT batal," celoteh salah seorang warga sambil menyeruput kopi yang bikin suasana warung kopi langsung menghening sejenak, mendengarkan curhatan yang mewakili isi hati banyak orang di sana, Minggu (11/10/26).
Obrolan pun makin hangat ketika membahas tata kelola dan manajemen anggaran di lingkup pemerintahan lokal. Warga menilai bahwa dalam standar tata kelola pemerintahan yang sehat, kegagalan mengelola anggaran hingga merugikan masyarakat luas seharusnya diiringi dengan pertanggungjawaban moral yang tegas dari pimpinan daerah, bukan cuma ditutupi duka dan alasan teknis belaka.
"Di luar negeri atau di daerah yang menjunjung tinggi etika publik, kalau anggaran sampai defisit parah dan merugikan rakyat banyak, pejabat atau pemimpinnya sudah tahu diri dan mundur. Tapi di sini, rakyat yang disuruh menanggung akibatnya sementara pejabatnya seolah tanpa beban," kritik salah seorang warga yang terdampak macetnya proyek lokal tersebut dengan nada tajam.
Pernyataan itu disambut anggukan setuju dari pengunjung warung lainnya. Tawa kecil bernada sindiran meramaikan suasana, mempertegas betapa jauhnya jarak antara standar etika pejabat publik dengan realita pahit yang harus dirasakan masyarakat kecil di lapangan setiap harinya.
Tak berhenti di situ, diskusi pinggir jalan ini merembet ke urusan dapur warga yang kian terhimpit. Batalnya ABT tak sekadar mematikan proyek pembangunan fisik, tetapi juga mematikan perputaran uang di tingkat bawah, membuat pedagang kecil ikut sepi pembeli dan para pekerja harian kehilangan sumber penghasilan.
Gelak tawa bernada pasrah akhirnya menutup obrolan panjang pagi itu seiring habisnya seduhan kopi di cangkir masing-masing. Warga hanya bisa berharap ada evaluasi nyata dan keterbukaan dari pemerintah daerah, agar janji-janji manis pembangunan tak melayang begitu saja dan berakhir sekadar jadi bahan omongan di meja warung kopi. (Red)
Posting Komentar