LAHAT, SL - Istilah "ABS" (Asal Bapak Senang) kembali menjadi perbincangan hangat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Anggota DPRD Lahat, Nopran Marjani, angkat bicara mengenai fenomena ini dan mengungkap kegagalan program perikanan senilai Rp 2,2 miliar yang dinilai sarat akan perencanaan yang lemah.
Dalam perbincangan mendalam di Podcast PWI Lahat bersama Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, dan Manajer Podcast, Rivaldo Putra Wansah, pada Kamis (16/7/2026), Nopran menjelaskan bahwa kritik "ABS" bukan sekadar serangan pribadi, melainkan keresahan atas gaya kerja birokrasi yang menutup-nutupi realitas lapangan.
Nopran membeberkan kronologi proyek perikanan Tahun Anggaran 2025 yang jauh panggang dari api. Dinas Perikanan saat itu mengusulkan anggaran Rp 2,2 miliar untuk pembangunan kolam, pengadaan 500 ribu ekor bibit ikan, hingga pakan, dengan ekspektasi keuntungan Rp 3 miliar.
Namun, realitanya sangat kontras. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima DPRD, hasil panen hanya mencapai 3 ton jauh dari estimasi perencanaan.
"Persoalannya klasik, perencanaan yang lemah. Jangan pembangunan kolam dan pengadaan bibit dilakukan bersamaan. Harusnya kolam rampung, baru bibit ditebar. Jika tidak bisa, ya harus jujur bilang tidak bisa, jangan asal 'Siap' tapi hasil akhirnya nihil," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Menjawab pertanyaan soal kebutuhan perombakan kabinet, Nopran menilai Bupati Lahat sebenarnya memiliki visi yang jauh ke depan dan berkelas nasional. Namun, visi besar tersebut kerap terbentur dengan ketidaksiapan jajaran OPD untuk mengeksekusi di lapangan.
"Bupati kita sudah mampu mendatangkan menteri untuk percepatan pembangunan, pertanyaannya, apakah OPD nya siap menindaklanjuti? Inilah yang sering tidak 'nyambung'. Ada yang kinerjanya bagus, tapi ada yang perlu di-rolling, bahkan ada yang perlu disekolahkan kembali kapasitasnya," ungkap Nopran.
Mengakhiri perbincangan, Nopran menekankan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Lahat adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ia berharap polemik ini menjadi momentum bagi seluruh OPD di Pemkab Lahat untuk mulai mengedepankan perencanaan matang dan keterbukaan.
"Uang negara adalah uang masyarakat. Kami di dewan akan terus mengawal agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil," pungkasnya.(Red)
Posting Komentar