LAHAT, SL - Aroma tak sedap terendus dari lingkungan SMAN 2 Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Sejumlah siswa mengeluhkan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum guru berinisial MJ, yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
Keluhan ini mencuat setelah P dan D, yang merupakan siswa di SMA Negeri 2, ini mengungkap deretan beban finansial yang dipaksakan pihak sekolah kepada mereka.
P dan D menyoroti kejanggalan pungutan untuk dana Class Meeting. Setiap siswa diwajibkan menyetor uang sebesar Rp15.000. Dengan total populasi sekitar 200 siswa dari kelas satu dan dua, jumlah yang terkumpul cukup fantastis.
"Katanya untuk hadiah lomba, tapi realisasinya sangat jauh dari harapan. Hadiahnya hanya ciki (makanan ringan) dan mangkok plastik. Nilainya sangat tidak sebanding dengan iuran yang kami bayar," keluh P, Kamis (25/06/2026).
Mirisnya, siswa yang enggan menyetor uang tak jarang menerima perlakuan intimidatif. "Kami sering dimarahi, bahkan dikata-katai oleh bapak itu kalau tidak mau ikut menyumbang," tambahnya.
Tak berhenti di situ, oknum guru tersebut diduga menjadikan siswa sebagai objek keuntungan melalui modus surat perjanjian. Siswa yang melakukan kesalahan kerap diwajibkan menyetor 4 hingga 5 buah materai. Namun, surat perjanjian yang dimaksud tidak pernah ada di hadapan siswa.
"Materai itu diminta untuk surat perjanjian, tapi suratnya tidak pernah ada. Parahnya, materai yang kami kumpulkan diduga dijual lagi oleh Pak MJ ke siswa lain yang sedang kena hukum dengan harga Rp15.000 per buah," ungkap mereka.
Beban siswa kian bertambah dengan adanya "denda" bagi mereka yang nilai akademisnya kurang. Siswa yang remedial diwajibkan membeli berbagai barang, mulai dari buku tulis satu lusin, sapu, alat pel, hingga uang tunai Rp85.000.
P dan D mengaku tak sampai hati terus-menerus meminta uang kepada orang tua mereka, yang mayoritas berpenghasilan pas-pasan.
"Saya malu dan kasihan. Ibu saya hanya buruh harian. Sangat berat bagi kami harus menanggung semua pungutan ini terus-menerus," isak mereka.
Selain tekanan finansial, siswa juga mengaku sering mendapat perlakuan kasar dan tindakan represif seperti pemotongan rambut secara sembarangan saat razia.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Komite SMA Negeri 2 Kikim Selatan, Taslim, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pungutan tersebut.
"Pungutan apapun itu tidak pernah melibatkan komite. Jika memang benar ada, itu sepenuhnya di luar tanggung jawab kami," tegas Taslim. (Red)
Posting Komentar