BATAM, SL – Semangat otonomi daerah bergelora di Kota Batam. Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, hadir mengawal langsung jalannya hari kedua sekaligus penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI Tahun 2026, Selasa (20/01/2026).
Bukan sekadar seremonial, Rakernas kali ini menjadi ajang "curhat" sekaligus diplomasi tingkat tinggi bagi para pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan nasional yang kian kompleks.
Agenda hari kedua dibuka dengan rapat pleno internal yang berlangsung hangat. Dua isu sensitif menjadi sorotan utama: pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Para bupati menyuarakan kekhawatiran terkait pemangkasan TKD yang dianggap mampu melumpuhkan kapasitas fiskal daerah. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, daerah merasa butuh dukungan finansial yang stabil, bukan justru pengurangan. Di sisi lain, isu kembalinya Pilkada ke tangan DPRD memicu diskusi tajam mengenai masa depan demokrasi di tingkat akar rumput.
Untuk menjawab tantangan tersebut, APKASI menghadirkan sejumlah narasumber kunci dari kabinet dan lembaga tinggi negara mereka adalah Zudan Arif Fakrulloh (Kepala BKN): Membedah arah baru pengelolaan ASN di daerah agar lebih profesional dan efisien.
Yandri Susanto (Menteri Desa & PDT): Memaparkan strategi percepatan pembangunan desa demi pemerataan ekonomi nasional.
Saifullah Yusuf (Menteri Sosial): Menekankan pentingnya peran kabupaten dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.
Dalam pidato penutupnya, Bursah Zarnubi menegaskan bahwa APKASI adalah benteng advokasi bagi pemerintah kabupaten. Ia mengingatkan pusat bahwa keberhasilan nasional sangat bergantung pada kesehatan kebijakan di tingkat kabupaten.
"Rakernas ini bukan hanya forum teknis, melainkan arena advokasi strategis. Kewenangan fiskal dan kebijakan daerah harus diperkuat, bukan dipersempit. Kita adalah garda terdepan pelayanan rakyat," tegas Bursah dengan penuh semangat.
Rangkaian acara yang berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau ini secara resmi ditutup oleh Menteri Dalam Negeri, menandai lahirnya sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke tingkat nasional untuk memastikan suara daerah tetap terdengar di pusat kekuasaan. (Red)
Posting Komentar