LAHAT,SL – Angin segar yang mungkin dinantikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat harus ditunda. Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H., secara tegas memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun anggaran 2026.
Penegasan yang lugas ini disampaikan oleh Wabup Widia Ningsih dalam Rapat Koordinasi Tim Pelaksanaan TPP yang krusial. Rapat tersebut digelar pada Jumat (04/12/2025) di Ops Room Sekretariat Pemkab Lahat, menjadi forum evaluasi mendalam atas TPP tahun berjalan dan perumusan kebijakan untuk tahun mendatang.
"Kita lihat dulu kondisinya, yang pasti untuk di tahun 2026 tidak ada kenaikan TPP," tegas Widia Ningsih, memberikan kejelasan atas isu kenaikan TPP.
Keputusan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan realisme dalam pengelolaan anggaran daerah. Widia Ningsih menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan TPP agar selaras dengan kemampuan fiskal daerah dan tidak mengganggu prioritas pembangunan vital lainnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat untuk menjaga kesehatan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan. TPP, sebagai salah satu komponen belanja pegawai terbesar, harus diatur dengan bijak agar tetap berkelanjutan.
Dengan adanya penegasan ini, ASN Pemkab Lahat kini memiliki kepastian terkait TPP 2026, yang mendorong fokus kinerja tanpa diselimuti spekulasi anggaran. Pemerintah daerah akan terus berupaya merumuskan TPP yang tidak hanya adil bagi pegawai, tetapi juga sehat bagi kas daerah.
Rapat koordinasi strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah kunci, termasuk Asisten, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kadis Kominfo SP, Kabag Hukum, serta Kabag Ortala. Kehadiran para pemangku kebijakan utama ini diharapkan mampu menghasilkan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi terkini. (Red)
Posting Komentar