Pemkab Lahat Gelar Rapat Evaluasi GPM dan Matangkan Peta Jalan TPID 2025-2027


LAHAT, SL -  Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar Rapat Evaluasi Gerakan Pangan Murah (GPM) sekaligus membahas Surat Keputusan (SK) Bupati Lahat tentang Roadmap dan Rencana Aksi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lahat periode 2025-2027, Rabu (05/11/25).

​Rapat penting yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, H. Chandra, S.H., M.H. Turut hadir Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Bulog, seluruh Camat, serta tamu undangan lainnya.

​Apresiasi dan Target Pencapaian GPM

​Dalam arahannya, Wakil Bupati Widia Ningsih menyampaikan apresiasi tinggi kepada para Camat yang telah menunjukkan komitmen dalam menyukseskan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sebelumnya, ia menekankan agar seluruh Camat berupaya mencapai target distribusi 2 ton beras dalam pelaksanaan GPM.

​Widia Ningsih menjelaskan tantangan yang dihadapi di beberapa wilayah penghasil beras.​"Ada beberapa daerah yang menghasilkan beras. Tentunya kalau daerah-daerah yang menghasilkan beras seperti Pagar Gunung, Kota Agung, akan susah memang mendistribusikan, karena mereka ada beberapa cadangan di rumah," ujarnya.

​Sebaliknya, ia menyoroti daerah yang dinilai harus mencapai target GPM, seperti wilayah Kikim dan Merapi. Wabup memberikan apresiasi khusus kepada Camat-Camat yang telah memenuhi dan berkomitmen untuk mencapai target tersebut.

​Melihat kondisi harga komoditas saat ini, Wabup Lahat mengumumkan penundaan sementara kegiatan GPM.

​"Terima kasih kepada seluruh Camat sudah mencapai gerakan pangan murah, untuk dibulan ini karena harga beras sudah stabil jadi kita istirahat dulu," ucap Widia.

Di samping evaluasi GPM dan pembahasan roadmap TPID, Wakil Bupati Widia juga menekankan pentingnya profesionalisme perwakilan dinas terkait dalam mengikuti rapat inflasi yang diselenggarakan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau pemerintah pusat.

​Beliau meminta agar dinas terkait dapat mengirimkan orang yang berkompeten di bidangnya untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tindakan yang diambil tepat sasaran.

​Rapat ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lahat untuk memastikan ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah melalui sinergi antara TPID dan program-program di lapangan. (Red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Smartwatchs