LAHAT, SL – Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar rapat koordinasi (Rakor) mendesak PT Supreme Energy untuk segera memperbaiki akses jalan desa yang rusak akibat aktivitas perusahaan, menyikapi rencana aksi unjuk rasa damai yang akan dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (Gemapela) pada hari Sabtu (1/11) mendatang.
Rakor tersebut dilaksanakan di Opsroom Pemkab Lahat pada Kamis (30/10/2025), dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH, Asisten I, Kepala OPD terkait, Kabag SDA, perwakilan dari PT Supreme, BKSDA Sumsel, dan tamu undangan lainnya.
Ultimatum Wakil Bupati: Perbaiki Jalan atau Pemerintah Ambil Alih
Dalam arahannya, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih secara tegas menyoroti kondisi buruk akses jalan yang melewati empat desa, yaitu Sukarame, Tunggul Bute, Lawang Agung, dan Karang Indah. Kerusakan jalan tersebut menjadi salah satu tuntutan utama Gemapela, selain ganti rugi lahan yang terkena imbas.
Widia Ningsih menekankan bahwa kekayaan alam seharusnya untuk kemakmuran rakyat, dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk memastikan akses jalan yang layak."Jadi gunanya perusahaan ini untuk mensejahterakan masyarakat, bahwa kalian sudah menggunakan jalan mereka untuk itu perbaiki jalan rawan yang membahayakan," tegas Widia.
Ia bahkan memberikan ultimatum, jika perusahaan tidak segera melakukan perbaikan, Pemkab Lahat akan mengambil alih pembangunan jalan, namun perusahaan tidak lagi diizinkan melewati akses tersebut. Wabup juga mendesak agar perbaikan jalan oleh perusahaan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah.
"Jikapun perusahaan perbaiki jalan ajak pemerintah ini, jadi kami tahu jalan mana yang kamu benerin, selaku pemerintah daerah libatkan kami," ujarnya. Widia juga mendesak agar perbaikan akses jalan di desa-desa tersebut harus segera dilaksanakan tahun ini.
Komitmen PT Supreme: Lapor ke Pusat dan Perbaikan Bertahap
Menanggapi desakan Pemkab dan tuntutan masyarakat, Site Support PT Supreme, Hazairiadi, didampingi Humas Jansa, menyatakan komitmen perusahaan untuk memaksimalkan perbaikan akses jalan.
"Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan pusat terkait rencana di tahun depan, karena tahun ini kita sudah mengalokasikan beberapa anggaran untuk perbaikan di jalan. Dan saya harapkan dalam minggu-minggu ini kita bisa menjawab langsung ke ibu Wabup dan bapak Asisten," ujar Hazairiadi.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan merupakan kewajiban PT Supreme sesuai kesepakatan dengan Pemkab Lahat tahun 2019. Pihak perusahaan mengklaim telah melakukan perbaikan secara bertahap, di antaranya:
- Perbaikan sepanjang 3 km dari Sukarame sampai ke SDA 3000.
- Pemasangan konkrit slek sepanjang 1 km.
- Perbaikan sepanjang 500 m di wilayah Desa Tunggul Bute, tepatnya di Padang Panjang.
Meskipun demikian, Hazairiadi mengakui masih ada beberapa titik yang belum tertangani. Pertemuan Rakor ini akan menjadi dasar bagi PT Supreme untuk menyampaikan kepada manajemen di Jakarta bahwa kebutuhan perbaikan jalan sudah mendesak.
Harapan Aksi Damai
Terakhir, Wakil Bupati Widia Ningsih memastikan bahwa unjuk rasa yang akan dilakukan Gemapela dapat berlangsung damai dan masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, asalkan tidak anarkis. Baik pemerintah maupun PT Supreme berharap aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan dapat berjalan tertib dan aman dengan adanya pengamanan dari pihak terkait.(Red)
Posting Komentar